Suahasil Nazara dan Gaya Kebijakannya

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini menandai babak baru bagi pengelolaan bendahara negara di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Kementerian Keuangan bukanlah lingkungan baru bagi Suahasil. Rekam jejaknya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era 2019 memberikan modalitas pemahaman yang kuat terhadap arsitektur fiskal nasional. Pengalaman panjang inilah yang membuat gaya kepemimpinannya menarik untuk dicermati, terutama dalam menjaga kesehatan APBN, mengefisiensikan belanja negara, serta merespons dinamika ekonomi global secara adaptif.

Jejak Suahasil Nazara: Gaya Kebijakan yang Patut Dicermati

Mengenal Gaya Kebijakan Suahasil Nazara, dari Disiplin Fiskal hingga APBN Adaptif

Menjadi Menteri Keuangan berarti berhadapan dengan tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kesehatan fiskal. Apalagi di kondisi kayak sekarang. So, PR-nya banyak banget lho ini Menkeu baru kita.

Nah, mumpung masih kinyis-kinyis, ada baiknya kita lihat jejaknya sedkit yuk. Gimana cara Suahasil Nazara melihat ruang fiskal dan mengatur APBN ini jadi hal yang menarik untuk dicermati.

1. Menjaga Disiplin Fiskal Jadi Ciri Kebijakannya

Selama menjadi Wamenkeu, Suahasil beberapa kali menekankan target defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap PDB. Dalam pemaparannya pada Mei 2026, ia menilai disiplin fiskal tetap perlu dijaga saat ekonomi global menghadapi banyak ketidakpastian. Menurutnya, disiplin fiskal yang kuat perlu berjalan bersama pertumbuhan ekonomi agar ketahanan APBN tetap terjaga.

Gagasan tersebut juga terlihat saat Suahasil menjelaskan pengelolaan utang pada 2025. Ia menyebut defisit bukan otomatis tanda kondisi fiskal yang buruk selama utang dikelola secara hati-hati, produktif, dan berkelanjutan. Artinya, ruang belanja tetap tersedia selama pemerintah mampu mengendalikan risiko pembiayaan dan menjaga keberlanjutan fiskal.

2. Anggaran Harus Adaptif Mengikuti Kondisi Ekonomi

Suahasil Nazara juga menilai anggaran pemerintah perlu cukup fleksibel untuk mengikuti perubahan kondisi ekonomi. Artinya, ketika muncul tekanan ekonomi atau kebutuhan baru, pemerintah bisa mengubah prioritas dan mengatur kembali penggunaan anggaran. Ia menyebut cara ini sebagai adaptive budget policy.

Contohnya terlihat pada awal 2025 ketika Kemenkeu menata ulang anggaran dan memangkas hampir 9% belanja di berbagai lini birokrasi. Langkah tersebut diklaim menghemat hampir Rp170 triliun, yang diklaim enggak mengganggu operasional pemerintahan. Anggaran yang tersedia kemudian bisa diarahkan ke kebutuhan yang dianggap lebih prioritas.

Bagi Suahasil, fleksibilitas seperti ini penting agar APBN tetap punya ruang ketika kondisi ekonomi berubah. Prinsip yang sama ia sampaikan juga pada 2026, ketika menekankan perlunya ruang dalam APBN untuk menghadapi risiko dan guncangan ekonomi. Jadi, pemerintah tetap bisa menyesuaikan penggunaan anggaran tanpa kehilangan kendali atas kondisi fiskal.

3. Belanja Negara Harus Tepat Sasaran

Efisiensi juga menjadi perhatian Suahasil dalam mengelola anggaran. Pada awal 2025, pemerintah memangkas anggaran di berbagai lini birokrasi untuk mengurangi belanja yang dinilai kurang efisien. Suahasil menyebut langkah tersebut menghasilkan penghematan hampir Rp170 triliun, sementara kegiatan operasional pemerintahan tetap berjalan.

Hal serupa kembali ia tekankan pada awal 2026. Suahasil meminta kementerian dan lembaga mengelola anggaran secara optimal serta memastikan setiap penyesuaian tetap mengikuti program yang menjadi prioritas pemerintah. Ia juga mendorong agar upaya efisiensi yang sudah dilakukan pada 2025 terus diterapkan pada tahun berikutnya.

4. APBN Tetap Dipakai untuk Menopang Pertumbuhan

Menjaga kondisi fiskal tetap sehat tetap dibarengi dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Suahasil menyebut kapasitas fiskal perlu digunakan untuk meningkatkan produktivitas, antara lain lewat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. APBN juga tetap digunakan untuk menyediakan layanan publik dan perlindungan sosial.

Karena itu, belanja negara perlu diarahkan ke program yang memberi manfaat bagi perekonomian dan masyarakat. Pemerintah juga perlu menyisakan ruang dalam APBN agar bisa mengambil langkah ketika kondisi ekonomi memburuk atau muncul tekanan dari luar negeri. Ruang fiskal tersebut menjadi bekal untuk menghadapi perubahan tanpa mengganggu pengelolaan keuangan negara.

Menjaga fiskal tetap sehat enggak akan bikin APBN kehilangan fungsi sebagai penggerak ekonomi. Suahasil menyebut kapasitas fiskal perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, peran APBN juga diarahkan pada layanan publik dan perlindungan sosial.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa belanja negara tetap diarahkan ke sektor yang dianggap mampu memberi dampak bagi perekonomian. Pemerintah juga perlu memastikan kapasitas anggaran cukup untuk menghadapi tekanan ketika kondisi global memburuk. Karena itu, ruang fiskal menjadi salah satu hal yang terus dijaga dalam desain APBN.

5. Memperkuat Koordinasi dalam Kebijakan Ekonomi

Pengelolaan ekonomi juga enggak berhenti di Kementerian Keuangan. Suahasil Nazara menekankan perlunya koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai instrumen tersebut perlu dikalibrasi terus sesuai perkembangan kondisi ekonomi.

Koordinasi serupa terlihat dalam rapat kebijakan fiskal dan moneter pada Februari 2026. Kemenkeu dan Bank Indonesia memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi Suahasil, koordinasi antarlembaga memberi ruang bagi kebijakan fiskal dan moneter untuk saling memperkuat ketika menghadapi tekanan ekonomi.

So, Bakalan Seperti Apa Arah Kebijakan Suahasil sebagai Menkeu?

Melihat rekam jejak dan pernyataan Suahasil sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi perhatian dalam pengelolaan APBN.

Suahasil selama ini menekankan defisit yang tetap terkendali, penggunaan anggaran secara efisien, serta kemampuan fiskal untuk merespons perubahan kondisi ekonomi. Setelah dilantik, Suahasil kembali menyatakan bahwa APBN harus sehat dan kredibel, sekaligus mampu menjalankan program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3% terhadap PDB.

Jadi, apa yang harus dicermati?

Pertama, kredibilitas APBN masih menjadi perhatian utama. Suahasil Nazara mengatakan APBN harus dapat dipercaya dan mampu menjalankan program pemerintah tanpa mengabaikan kesehatan keuangan negara. Pernyataan ini sejalan dengan sikapnya saat masih menjadi Wamenkeu yang konsisten menjaga batas defisit.

Kedua, disiplin defisit tetap mendapat tempat. Suahasil secara terbuka menyatakan defisit akan dipertahankan di bawah 3%, sehingga ruang fiskal tetap perlu dikelola dengan hati-hati. Angka defisit bukan satu-satunya ukuran kondisi APBN, tetapi batas tersebut menjadi salah satu pijakan dalam pengelolaan fiskal.

Ketiga, efektivitas belanja akan menjadi perhatian lain. Suahasil menegaskan efisiensi APBN bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan belanja menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Sebelumnya, ia juga mendorong kementerian dan lembaga melanjutkan efisiensi yang sudah diterapkan sepanjang 2025.

Keempat, ruang untuk menyesuaikan kebijakan fiskal tetap dibutuhkan. Saat menjadi Wamenkeu, Suahasil Nazara menjelaskan adaptive budget policy sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan APBN ketika kondisi ekonomi berubah. APBN dirancang memiliki ruang untuk menyerap risiko dan guncangan, sehingga kebijakan belanja dapat disesuaikan ketika situasi menuntut perubahan prioritas.

Kelima, program prioritas pemerintah tetap menjadi tujuan penggunaan APBN. Suahasil menyatakan APBN harus mampu mendukung agenda pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam penyusunan RKP 2026, ia juga menekankan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan prioritas nasional serta menghasilkan program yang konkret dan terukur.

Gambaran tersebut memberi petunjuk mengenai hal-hal yang akan mendapat perhatian Suahasil sebagai Menkeu. Ya, sebagai WNI, kita lagi-lagi hanya bisa mengawal, karena kesemuanya itu tetap belum bisa dijadikan patokan mutlak untuk seluruh kebijakan ke depan.

Keputusan Presiden, kondisi ekonomi nasional, situasi global, serta kebutuhan APBN juga ada andil dalam langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi semua masalah yang ada. Apalagi, pergantian Menteri Keuangan dapat membuat pelaku pasar kembali mencermati arah kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi.

Untuk melihat dampaknya secara lebih objektif, informasi tentang pergerakan pasar sebaiknya tetap merujuk pada data yang akurat, bukan sekadar sentimen setelah pergantian pejabat.

So, gimana nih? Pasar saja sudah semacam kasih sinyal dengan adanya pergantian pejabat utama ini. Kemarin saham sempat anjlok dan kemudian rebound. Tapi pergerakan ini bukan semata-mata hanya karena menkeu ganti saja. Ada banyak hal lain yang juga ngaruh.

So. pembaca yang ikut memantau pergerakan saham di tengah perubahan kebijakan pemerintah bisa menggunakan data saham Value sebagai salah satu rujukan. Value merupakan perusahaan penyedia data saham tepercaya di Indonesia yang dapat membantu melihat informasi pasar secara lebih terukur. Dengan data yang tepat, perubahan harga saham dan respons pasar setelah pergantian Menkeu bisa dinilai berdasarkan angka yang tersedia, bukan hanya kabar yang beredar.