Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Koefisien Gini

diskartes.com – Assalamualaykum para WNI!

Beberapa kali saya mendengar kutipan yang bilang bahwa Indonesia masih sangat kurang pengusaha muda, dibawah 4% mereka bilang. Selain itu, golongan investor di bursa pun masih di angka nol koma sekian persen.

Tetapi ketika merenung, kemudian dikaitkan dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka pertanyaannya berkembang menjadi,

“Apa benar enterpreneur dan pemilik modal raksasa adalah solusi dari pemerataan kekayaan di Indonesia?”

Setuju banget dengan pemikiran enterpreneur akan membuka lapangan kerja, dari lapangan kerja tadi maka konsumsi meningkat. Sudah jadi rumus umum dan baku.

Tetapi ingatkah ketika kita menjadi enterpreneur dan membuka lowongan pekerjaan, ada requirement atau syarat minimum yang pasti ditetapkan. Contohnya pendidikan minimum, pengalaman, dan lainnya. Ada pula pengusaha yang mempersilakan semua orang bekerja di tempatnya, sepanjang memiliki semangat. Tapi tidak banyak pengusaha mengambil sikap seperti itu, they afraid of risk.

Apakah salah? Jelas tidak, pengusaha jelas lebih mulia dibanding saya yang pengangguran dan tiap hari kerjanya cuma melototin video cewek seksi.

Berbeda dengan pakar dan tokoh yang sudah diakui, kedangkalan fikiran saya menangkap bahwa akar problem pemerataan kemiskinan adalah konsep berpikir. Bicara tentang konsep, bisa didapat melalui pendidikan, entah itu pendidikan formal, pendidikan alam, bahkan sampai ilmu cara bertahan hidup.

Regulator Beraksi

Pemerintah yang tugasnya memang ngatur, sudah mewajibkan lewat Undang-Undang Dasar untuk mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN! Itu GEDE BANGEEETTT. Tahun 2017 sendiri dana yang disiapkan untuk pendidikan 416 Trilyun, hampir 7 kali dana desa.

Idealnya sudah tidak ada problem dengan alasan uang lho ya dalam pelaksanaan program pendidikan, karena 20% itu seharusnya mencukupi. Lha kesehatan aja cuma dapat 5% kok.

Tapi namanya pekerjaan, ada aja problemnya. Ngomongin penggunaan uang saja terkadang menimbulkan masalah, mulai dari bagaimana cara mengelola segitu besar uangnya, sampai ke pertanggungjawabannya. Well, intinya sebenarnya sepanjang ada program yang bagus, dana pendidikan pasti ada.

Kali ini kita nggak akan ngomongin teknis ya teman-teman, karena petunjuk teknisnya kan pasti sudah digodok rame-rame sama pemerintah. Ngobrol yang ringan aja, tentang konsep. Beberapa kali saya ditugaskan ke daerah terpencil dan jauh dari ibukota, curhatan dari pemerintah daerahnya rata-rata mirip.

“Kakak Kartes yang tampan, susah mendapat pengajar disini apalagi yang muda. Rata-rata memilih untuk bekerja di perkotaan yang lebih ramai.”

Bahkan ketika organisasi pendidikan saya melakukan survei Baksos di Bogor, masih ada SD yang minim guru. Itu fakta lhoh, bukan drama.

Insentif daerah khusus memang ada, namun nampaknya ada “sesuatu” yang harus dipelajari bangsa ini untuk menarik minat pengajar muda bertahan di kawasan tertentu. Sudah bukan jamannya lagi paksaan seperti penugasan, kasihan pengajarnya juga.

Saya berfikir, mungkin ga sih kalau misalnya Institusi setempat membuat sebuah pertanyaan atau penawaran seperti ini:

“Mas/Mbak, apa yang Anda minta agar bersedia mengajar di Desa XXX?”

Pertanyaan seperti itu bentuk pujian yang luar biasa bagi PNS, bakal bikin fly setinggi langit.

Coba pembaca yang jadi guru, apabila terbiasa di keramaian kota, tentu ogah pastinya ditugaskan di daerah terpencil. Saya aja jadi mikir-mikir kalau seandainya dipindahkan ke tempat yang jauh dari mall.

Kemarin saya ditemui tamu dari salah satu kabupaten di Papua Barat, dia cerita bahwa selain dana dari pusat, mereka menyiapkan dana dari APBD untuk memberi tambahan bagi para staff yang bekerja di daerah terpencil. Sepanjang aturannya jelas, menurut saya sih bagus lhoh.

Pemerataan Kekayaan dan Koefisien Gini

Kalau nyari di google lebih umum dikenal “pemerataan kemiskinan”, kayaknya terlalu negatif ya. Makanya sub judulnya diganti dengan pemerataan kekayaan, ada yang kekayaannya banyak, ada yang kekayaannya amat sangat terbatas.

Ketika kita ngomongin pemerataan, dalam ilmu statistik ada istilah “koefisien gini”. Enggak perlu belajar cara ngitungnya, nanti rambut Anda gondrong seperti saya. Intinya ni koefisien adalah suatu skala dengan ukuran antara 0 sampai 1. Kalau mendekati 0, maka pemerataannya bagus, nah sebaliknya jika mendekati 1 berarti tidak merata.

Gampang kan?

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat koefisien gini bisa dibilang masih dalam tahap terkontrol mulai dari 0,35 untuk yang paling rendah di tahun 2007 hingga 0,41 di posisi tertinggi selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2011-2014.

Meski terlihat semakin tidak merata, nampaknya hal ini disebabkan semakin banyaknya orang Indonesia yang naik kelas menjadi Orang Kaya Baroe. Well, Anda bisa lihat di sebagian mall besar ibukota, kalangan menengah atas sudah semakin berjibun dan nongkrong di kafe-kafe elit.

Kenaikan golongan ini, ternyata belum berdampak sistemik terhadap kelas yang berada jauh dibawahnya. Maka terjadilah ketidakmerataan.

Kondisi yang berlainan bisa saja terjadi untuk ketidakmerataan kekayaan di daerah terpencil, karena cenderung stagnan dan tidak bertumbuh. Daerah tersebut akan tertinggal dengan ibukota provinsi yang berpotensi untuk merangkak naik, then unequality happen.

Ketidakmerataan, Siapa Yang Salah? Apakah Zero Sum Game?

Ketidakmerataan sangat ilmiah di dunia kita ini, ada ganteng dan jelek, ada kaya dan miskin. Kesenjangan pasti akan selalu terjadi, so saya yakin “tidak ada yang salah” dengan ketidakmerataan kekayaan.

Demikian pula terhadap sebagian orang yang berfikir bahwa bisnis atau ekonomi sebagai “zero sum game”. Well, pada kenyataannya saya justru melihat bahwa bisnis adalah semacam simbiosis. Orang beli mie instan, si pembayar bisa makan mie dan pemilik pabrik dapat uang. Tidak ada yang dirugikan. So, I said no too!

Ini lebih dari sekedar angka, jika memang mau mengurangi kesenjangan kekayaan di Indonesia, maka mulai dari lingkungan sekitar. Bagaimana gaya hidup Anda, apakah bertoleransi terhadap dunia di sekeliling Anda. Jika tidak mau peduli, berhenti bicara tentang pemerataan kakayaan! Jangan seperti pejabat yang ituuu. . .

Wassalamualaykum para WNI!